1 Desember 2021

Meneropong Dekarbonisasi Transportasi Nol Emisi

7 min read

Foto: Debby Ayu Pramesti

Ottifo.com – Transportasi bagaikan denyut nadi di setiap sendi kehidupan. Kita harus memastikan bahwa transportasi bebas polusi dan ramah lingkungan. Pembatasan kenaikan emisi dalam rangka penyelamatan bumi dan umat manusia menjadi atensi global. Tuntutan perubahan iklim memaksa sektor transportasi bebas emisi karbon pada 2050. Dekarbonisasi sektor transportasi kian menjadi prioritas. Presiden Jokowi mengatakan kelak seluruh transportasi massal di tanah air berbasis listrik. Harapan Kepala Negara ini sesuai dengan komitmen Perjanjian Paris 2015 untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas dua derajat celcius.

Transportasi dinilai sebagai pokok permasalahan pencemaran udara, sebab sampai saat ini sebagian besar kendaraan masih menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan pada tahun 2011, bahan bakar fosil mewakili 82% dari total pasokan energi primer dunia. Salah satu polutan paling berbahaya yang berasal dari sektor transportasi ialah karbon monoksida (CO).

Mengutip dari Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, estimasi emisi karbon dioksida (CO2) dunia tahun 1989 yang dihasilkan dari aktivitas manusia sebesar 5,8 ± 8,7 juta ton, dimana 71% – 89% berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Konsumsi energi memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap emisi karbon dioksida (CO2) antropogenik dunia.

Elektrifikasi angkutan publik, utamanya bus, sudah dimulai di Jakarta dan Bali untuk mengejar target rendah emisi pada 2025. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan transportasi publik berbasis listrik sebagai langkah strategis mengurangi emisi karbon. Transisi ke transportasi rendah karbon ini tidak hanya penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga pengendalian perubahan iklim. Komitmen pemerintah, utamanya di sektor transportasi, bisa disimak dalam laporan Bappenas (2019) bertajuk Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia.

Sebagai negara berkembang pesat dengan populasi terbesar keempat di dunia, banyak peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya dan menghindari penguncian diri ke jalur pembangunan karbon tinggi dengan degradasi lingkungan dan aset yang terlantar.

Kesepakatan Paris memanggil 193 negara anggota UNFCCC untuk melakukan berbagai aksi dalam upaya penurunan jumlah emisi. Upaya penurunan emisi di sektor transportasi memegang peranan penting karena sektor ini mengonsumsi 45% dari total energi final, dimana 94% diantaranya berasal dari bahan bakar minyak (BBM). Sektor transportasi dituntut untuk dapat berkontribusi dalam proses dekarbonisasi dengan melakukan transisi menuju sistem transportasi berkelanjutan. Dalam studi IESR, ditemukan bahwa sejumlah kondisi harus diberlakukan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi kendaraan listrik sehingga berkontribusi pada dekarbonisasi sektor darat. Selain itu, dekarbonisasi pembangkit listrik harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan penetrasi kendaraan listrik. Peta jalan yang terintegrasi diperlukan dalam upaya mencapai dekarbonisasi transportasi.

Sektor transportasi secara keseluruhan menyumbang 14 persen dari total emisi global atau berada di posisi ketiga sebagai penyumbang terbesar. Posisi pertama sebagai penyumbang emisi terbesar berasal dari produksi listrik yang memanfaatkan batu bara, gas alam hingga minyak. Sumbangan CO2 dari sektor ini mencapai 25 persen pada 2014.

dekarbonisasi transportasi
Distribution of emissions of greenhouse gases by industry sector worldwide as of 2014

Sumber: statista.com

Dari perspektif lingkungan, sektor ini juga berkontribusi terhadap tingginya polusi udara di kota-kota besar serta sumbangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang juga signifikan. Berdasarkan data terakhir di tahun 2017, sektor transportasi menyumbang sekitar 26% dari total emisi GRK sektor energi.

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan transportasi. Tanpa adanya kebijakan dan program dekarbonisasi yang terintegrasi dan mengarah kepada sistem yang rendah dan nol karbon, emisi GRK transportasi akan meningkat hingga tiga kali lipat (mendekati 500 juta ton setara CO2) di tahun 2050.

dekarbonisasi transportasi

Sumber: Our World in Data

Mengutip wartakota.tribunnews.com, terkait dekarbonisasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono menjelaskan bahwa Indonesia telah menyusun beberapa kebijakan seperti Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang tertera dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan ini menargetkan penurunan intensitas emisi GRK untuk semua sektor transportasi agar lebih ramah lingkungan contohnya seperti MRT di Ibu Kota Jakarta dan LRT yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, pemerintah telah menetapkan target penurunan GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga 2030. Salah satu strategi menurunkan GRK adalah dengan mengurangi pemakaian energi fosil (BBM) secara signifikan, dan percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengutip Tirto.id, transportasi udara menyumbang emisi karbon tertinggi dengan persentase mencapai 54-75 persen ketimbang transportasi lain, misalnya kereta yang menyumbang 13 persen emisi.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan transportasi publik berbasis listrik sebagai langkah strategis mengurangi emisi karbon. Selain untuk menciptakan lingkungan hijau, penggunaan transportasi publik berbasis listrik juga menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong industri mobil listrik (electric vehicle) di masa depan. Apalagi mengacu pada Our World in Data (2020), transportasi global adalah pencemar utama, dan bertanggung jawab atas 8 miliar metrik ton emisi karbon dioksida atau 24% emisi CO2.

Untuk itu kebijakan pengurangan emisi CO2 pada sektor transportasi publik perlu didukung pasokan listrik dari sumber EBT. Elektrifikasi transportasi tanpa penggantian pasokan listrik berbahan bakar fosil, sejatinya tidak akan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Sejumlah negara pun telah berkomitmen untuk secara bertahap menghapus penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil untuk kemudian bergantung sepenuhnya pada pemakaian mobil listrik. Salah satunya yaitu Norwegia. Negara di kawasan Skandinavia itu memastikan bahwa mulai tahun 2025 mendatang, hanya mobil listrik yang akan dijual di pasaran Norwegia. Sementara itu, pemerintah Islandia telah memutuskan untuk melarang penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai tahun 2030. Pemerintah Islandia juga berkomitmen untuk menghapus kendaran berbahan bakar fosil dari seluruh jalan di Eslandia pada tahun 2050. Pada 2019, Selandia Baru dan Inggris juga berjanji untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050.

Ketergantungan pada penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil memang perlu segera kita akhiri. Penggunaan mobil listrik merupakan salah satu opsi untuk mengakhiri ketergantungan itu. Selain tidak menghasilkan emisi karbon ketika dikendarai, mobil listrik juga nyaris tidak menimbulkan polusi suara. Namun mobil listrik belum tentu sepenuhnya lebih ramah lingkungan daripada mobil konvensional. Mungkin saja mobil listrik justru menghasilkan lebih banyak emisi karbon ketimbang mobil konvensional. Pengembangan dan penggunaan mobil listrik harus pula dibarengi dengan penggunaan sumber-sumber energi bersih yang terbarukan.

Dekarbonisasi transportasi semakin penting peranannya dalam beberapa tahun ke depan mengingat adanya konsep urbanisasi dan pemekaran kota yang akan menyebabkan mobilisasi barang/orang akan semakin tinggi. Penetrasi kendaraan listrik harus diikuti dengan dekarbonisasi pembangkit listrik dan perencanaan infrastruktur charging yang antisipatif terhadap perkembangan teknologi seperti smart charging dan vehicle-to-grid.

Indonesia sudah melakukan beberapa hal dalam dekarbonisasi sektor transportasi, dimana salah satunya melalui program Low Carbon Emission Vehicle yang bermula dari LCGC/KBH2 (Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau). Dari sisi industri, peta jalan industri otomotif nasional pun sudah menyertakan aspek-aspek dalam melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi, dan mulai tahun 2022 spesifikasi bahan bakar diesel akan setara dengan EURO 4.

Sejauh ini, pembicaraan dan kajian mengenai dekarbonisasi di sektor transportasi di Indonesia masih sangat terbatas, parsial, dan belum berorientasi pada target netto nol emisi (net-zero emission) sesuai Kesepakatan Paris. Namun, secara umum pandangan atau rencana dekarbonisasi sektor transportasi yang dimiliki Kementerian sejauh ini sudah apik seperti pendekatan ASITransit Oriented Development, dan pembangunan transportasi umum massal.

Pendekatan ASI

dekarbonisasi transportasi

Sumber: IESR

  • Avoid : Mengintegrasikan perencanaan sistem transportasi berkelanjutan dalam penataan kota.
  • Shift : Menerapkan kebijakan disinsentif untuk kendaraan berbahan bakar fosil (pajak tinggi, pembatasan parkir, zona bebas kendaraan).
  • Improve : Mendorong efisiensi kendaraan dengan standar efisiensi dan emisi kendaraan, penerapan label efisiensi, pajak berdasarkan emisi.

Kerangka kerja ASI umum digunakan sebagai strategi untuk mengefektifkan mobilitas, mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Julius Christian Adiatma, penulis laporan mengenai peta jalan transisi energi Indonesia berjudul A Transition Towards Low Carbon Transport in Indonesia: A Technological Perspective, mengatakan bahwa untuk dapat mewujudkan sistem transportasi yang rendah karbon, efisiensi energi melalui pendekatan Avoid, Shift, dan Improve (ASI) yang sudah diadopsi pemerintah saat ini perlu diperkuat kembali.

Lalu, upaya apa yang perlu digalakkan?

Tentu tidak mudah menciptakan lingkungan yang mendukung dekarbonisasi transportasi dan mobilitas berkelanjutan. Harus ada upaya nyata dekarbonisasi tidak hanya penting untuk pemulihan ekonomi, tapi juga prospek transportasi berkelanjutan dan masa depan iklim kita. Seperti insentif pajak bagi mobil listrik yang diputuskan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini, harus dibaca sebagai upaya pemerintah dalam kemudahan investasi manufaktur kendaraan listrik, termasuk investasi industri baterai.

Bersama-sama mendesak pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mulai penyusunan peta jalan yang terintegrasi menuju transportasi rendah karbon yang sesuai dengan Kesepakatan Paris, yaitu nol emisi di tahun 2050. Peta jalan yang disusun juga harus dapat mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai perkembangan teknologi, mengantisipasi dampak ekonomi-sosial dari transisi beserta rencana mitigasinya, serta riset dan pengembangan teknologi alternatif transportasi rendah karbon. Harus pula diikuti dengan langkah-langkah inovatif-solutif untuk menekan faktor-faktor yang kemungkinan masih memberi celah bagi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di tempat-tempat lain sebagai buntut dari penggunaan kendaraan listrik.

Upaya mendorong dekarbonisasi yang efektif di sektor transportasi perlu diarahkan pada dua sasaran. Pertama, mendukung pengurangan atau peralihan permintaan moda transportasi. Kedua, mempromosikan penyebaran kendaraan yang lebih bersih. Mengurangi emisi transportasi bukan sekedar urusan investasi dan lingkungan yang mendukung tapi juga visi, kepemimpinan, dan kemauan politik. Tak hanya menambah moda transportasi rendah karbon, Indonesia juga perlu terus berbenah untuk meningkatkan standar kualitas kendaraan bermotor dengan mengadopsi standar Eropa.

Direktur Asosiasi Bahan Bakar Alternatif Polandia (PSPA), Aleksander Rajch mengatakan konsistensi kebijakan transportasi menjadi kunci penerapan rendah karbon. Selain itu, juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dalam perilaku sehari-hari. Alicja Pawłowska dari Pusat Kajian untuk Perubahan Iklim Institut Perlindungan Lingkungan Hidup (IOS-PIB) menekankan upaya mewujudkan emisi rendah karbon dalam sektor transportasi juga perlu dibangun ekosistemnya. Baik itu fasilitasnya hingga kepercayaan masyarakat kepada pembuat kebijakan.

Hal penting lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan adalah aspek keberlanjutan, baik lingkungan maupun sosial, dari opsi-opsi teknologi alternatif yang ada, khususnya penggunaan lahan pada program BBN, serta sumber listrik dan material logam baterai untuk kendaraan listrik. Mengintegrasikan mobilitas yang berkelanjutan juga menjadi salah satu bentuk bagian efisiensi tata kota menjadi prinsip utama dalam membentuk sistem transportasi rendah karbon. Menerapkan standar efisiensi bahan bakar yang bersifat wajib untuk mengurangi emisi transportasi. Menyediakan insentif yang menurunkan harga beli, seperti pembebasan pajak, untuk meningkatkan daya saing kendaraan listrik. Menaikkan harga BBM melalui pengetatan standar kualitas bahan bakar dan p­enerapan harga karbon. Menyediakan insentif non-finansial bagi pengguna kendaraan listrik seperti pembebasan biaya tol dan parkir, serta penerapan zona rendah/bebas emisi.

Alih-alih mengunci masa depan dengan infrastruktur karbon tinggi, aset terlantar, dan polusi udara yang mematikan, Indonesia masih memiliki peluang untuk memilih jalur lain yang menggabungkan peluang ekonomi rendah karbon dengan udara bersih dan perlindungan iklim. Sektor transportasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam upaya menyukseskan dekarbonisasi dan transisi menuju sistem yang rendah karbon di Tanah Air. Kalau sudah komitmen dengan menciptakan transportasi ramah lingkungan sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda. Pakai kendaraan listrik bukan keren-kerenan, tetapi solusi ketahanan energi. Tentu perlu ada perubahan transformatif dengan segera untuk membuka jalan yang lebih baik di masa depan. Bersiap untuk memenuhi target iklim yang ambisius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *