2 Desember 2021

Driver Ojol Butuh Kepastian Pemerintah

4 min read

Driver Gojek (Ojol) dan Penumpang/Foto: Amilia Lusintha

Ottifo.com – Ojek online atau kerap disapa ojol merupakan jasa transportasi online saat ini yang berbasis internet, dengan mengakses melalui sebuah aplikasi yang ada di dalam smartphone. Adanya ojol diyakini merupakan imbas dari perkembangan dan kemajuan teknologi sekarang yang semakin canggih. Tentunya dengan kehadiran ojek online ini, dapat memberikan banyak keuntungan bagi para konsumennya. Dimulai dari ongkos yang lebih irit, praktis dan mudah, serta sifatnya yang transparan membuat para konsumen lebih percaya dan merasa aman. Tak heran antusias dari masyarakat terhadap transportasi online terus berlanjut hingga sekarang.

Menurut Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), terhitung pada tahun 2020 jumlah pengemudi ojol di Indonesia berjumlah lebih dari 4 juta pengemudi ojol. Namun eksistensi driver ojek online di Indonesia saat ini belum memiliki legalitas. Melansir kompasiana.com ojol dianggap telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Tak hanya itu saja, para sopir atau ojek pangkalan (opang) dari transportasi konvesional (angkutan umum) memprotes perusahaan transportasi online karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sederhananya, ojol atau transportasi online dianggap ilegal dan tidak memiliki izin operasional secara khusus. Padahal keberadaan ojol saat ini mendatangkan banyak keuntungan, yaitu salah satunya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Indonesia.

Lantas bagaimana landasan ojek online dalam beroperasi?

Peraturan hukum mengenai transportasi online saat ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan tersebut menyinggung agar antara pengemudi ojol dan sopir konvesional mendapatkan payung hukum secara transparan. Sebab seperti fakta yang sering terjadi di lapangan, sering terjadi konflik antara sopir angkutan umum dengan para driver ojek online. Oleh karena itu, ojol ingin melegalkan dan mempunyai aturan hukum dengan tujuan supaya mereka lebih tenang dalam beroperasi. Selain itu, ojol juga keberatan karena tidak adanya pasal yang mengatur sepeda motor bagian dari angkutan umum. Maka dari itu, pada tahun 2018 ojek online mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji materi terhadap Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun gugatan yang diajukan oleh ojol ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dilansir dari kompas.com Penolakan tersebut didasarkan karena sepeda motor bukanlah kendaraan yang aman bagi angkutan umum. Kriteria dari angkutan umum sendiri ialah yang dapat mengangkut orang atau barang dan dapat memberikan keselematan juga keamanan. Selain itu MK menyatakan bahwa polemik dari ojek online bukanlah permasalahan yang konstitusional, ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ.

Pada kenyataannya, pemerintah wajib mempertimbangkan mengenai kebijakan atau aturan legalitas dari transportasi online secara serius. Karena dalam beberapa tahun terakhir, adanya legalitas dari ojek online katanya akan segera terwujud. Dilansir dari sindonews.com Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan (Menhub) juga akan menggunakan hak diskresinya untuk menciptakan regulasi ojek online. Sebab menurutnya, meskipun keberadaan ojol di lapangan tidak termasuk transportasi umum, namun kehadirannya telah mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, salah satunya kemacetan di jalan raya. Dimana dalam regulasi tersebut terdapat tiga poin yang dinilai oleh pemerintah, yaitu persoalan suspend, tarif serta perlindungan keselamatan dan keamanan yang menjadi permasalahan dari para pengemudi ojek online.

Mengapa legalitas terhadap ojek online perlu? Karena dengan adanya legalitas atau penanganan pemerintah secara resmi dapat meminimalisir atau mungkin bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan yang telah ada. Sudah sering terjadi konflik antara pengemudi ojol dan ojek pangkalan. Seperti tayangan dari Wong Cilik, pengemudi dari ojek pangkalan (opang) marah-marah sambil mengancam pengemudi ojol dengan mengeluarkan pisau. Padahal pengemudi ojol saat itu telah menjemput sesuai dengan tempat dan titik lokasinya. Insiden intimidasi yang terjadi pada ojek online ini menjadi pekerjaan dan catatan khusus bagi pemerintah. Sebab dalam situasi tersebut, posisi ojol akan selalu salah dimata opang, karena opang merasa tergantikan dengan keberadaan ojol, apalagi mengingat status ojol yang belum memiliki payung hukum. Kesenjangan antara ojek online dan ojek pangkalan ini memang sulit untuk dihadapi, apalagi erat kaitannya dengan masyarakat.

Pengemudi ojek pangkalan (opang) sangat merasa dirugikan karena adanya transportasi berbasis online ini. Disisi lain para pengemudi ojol juga dirugikan karena ruang gerak mereka tidak bebas. Jika pemerintah tidak mampu mengatasi dua persoalan tersebut secara beriringan, maka akan lebih baik mengatasinya secara bergantian. Biar bagaimanapun keduanya harus mendapatkan hak yang sama. Khususnya kehadiran ojek online yang memiliki peranan penting dalam masyarakat. Pemerintah perlu secepatnya merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna menciptakan kepastian hukum terhadap pengecualian moda transportasi yang berbasis online. Dengan adanya revisi terhadap undang-undang tersebut menjadi bentuk dari pemerintah dalam menyadari bahwasanya keberadaan moda transportasi online ini membantu pemerintah untuk memberikan suasana bernegara yang kondusif. Selain itu, pemerintah diharapkan sesegera mungkin dan lebih tegas dalam mengatasi persoalan ini, baik itu membuat regulasi baru atau merevisi peraturan yang telah ada. Jika tidak diatasi secepat mungkin, takutnya timbul peluang masalah baru. Tidak sampai disitu saja, untuk menciptakan negara yang kondusif maka diperlukan kontribusi Sobat OT, minimal tidak apatis terhadap isu-isu yang dimiliki oleh negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *