29 November 2021

Buntut Penutupan Akses Jalan: Dua Kubu Terbelah, Satu Pihak Berkilah

7 min read

Gang IV Tirto Utomo/Foto : Ottifo

Ottifo.com – Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seakan menjadi suatu kebanggaan yang dibalut rasa gengsi. Layaknya pesta pernikahan, indikator kemeriahan acara diukur dari ditutup atau tidaknya arus jalan umum dan sepanjang berapa meter kemacetan terjadi. Ini benar adanya dan menjadi sebuah fakta yang menyelimuti problematika yang sukar diatasi. Kata “jalan” sendiri erat kaitannya dengan arus lalu lintas. Bagian dari fasilitas publik ini mempengaruhi aktivitas para pengendara maupun masyarakat luas. Namun, sering kali jalan dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi oleh masyarakat itu sendiri.

Mengutip Jurnal Sosial dan Politik STISIP Muhammadiyah Rappang, penutupan jalan untuk kepentingan pribadi sesungguhnya telah merampas hak-hak pengguna jalan dengan semena-mena. Kekuasaan terhadap penggunaan  jalan hampir merupakan tindakan monopoli bagi mereka yang melakukan acara hajatan. Ditutupnya akses sebagian jalan oleh beberapa oknum tentu menghambat pengendara dalam berlalu-lalang menjalani aktivitas. Fenomena ini biasanya dijumpai di beberapa tempat, seperti jalan lintas desa, kecamatan, kabupaten, hingga kota di Indonesia. Tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap lumrah, setengahnya lagi merasa kesal karena aktivitas lalu lintasnya menjadi terusik.

“Saya sebagai pengguna jalan sekaligus penjual bakso keliling tentu saja merasa dirugikan oleh penutupan jalan di gang-gang Tirto Utomo. Kalau ada jalan alternatif pun, tidak bisa dilewati karena masuk di daerah tetangga. Lebih baik acara hajatan dilakukan di gedung saja karena apabila dipaksakan untuk memasang terop atau tenda, maka akan mengganggu akses jalan,” ungkap Edi yang bekerja sebagai penjual bakso keliling selama 12 tahun.

Ia berdalih bahwasanya jika ada hajatan yang mendirikan tenda, pasti sudah mendapatkan izin sebelumnya. Oleh sebab itu, Edi lebih memilih untuk berlibur daripada harus putar balik melewati alternatif lain yang otomatis jaraknya juga lebih jauh. Karena menurutnya pribadi, untuk tidak berjualan satu hari masih bisa diterima.

“Dalam kasus seperti ini, intinya bagi penjual seperti saya menyadari lebih mending tidak berjualan, tidak apa-apa omset libur. Karena acara seperti ini satu tahun sekali jadi masih ada toleransi,” terang Edi.

Gapura Landungsari/Foto : Ottifo

Regulasi yang Memayungi

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sendiri telah mengeluarkan beberapa peraturan, di antaranya Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 mengenai Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas. Hadirnya peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan keadaan tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan, termasuk berlaku juga bagi masyarakat yang ingin membuat acara yang nantinya menutup akses jalan.

Di antara peraturan yang membahas mengenai penutupan jalan karena kepentingan pribadi, peraturan-peraturan ini sudah relevan antara satu sama lain. Mengutip dari Skripsi studi kasus berjudul Tinjauan Terhadap Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan, tepatnya pasal 88-90. Regulasi ini menyinggung sekaligus mengatur penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk dalam penggunaan jalan demi kepentingan pribadi.

Sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa, penutupan jalan untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan sepanjang ada jalan alternatif lain yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara, sebagaimana yang diatur dalam Perkap Polri No. 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (3) bahwa penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif, dan ayat (4) bahwa pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Disamping itu, hal yang dikhawatirkan adalah ketika menutup jalan untuk kepentingan pribadi belum melalui proses perizinan. Peristiwa seperti ini harus ditindaklanjuti, sebab meskipun sudah ada regulasi,  tetapi masih ada saja oknum-oknum yang tidak mengindahkan dampak dari penutupan akses jalan tersebut. Kasarnya hanya mengambil keuntungan belaka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ashari selaku divisi keamanan wilayah Tirto Utomo, yang dimana beliau mengkondisionalkan wilayah pada saat adanya sebuah pesta dan hajatan. Ia menyampaikan untuk dua tahun terakhir ini terdapat satu acara yang tidak mematuhi regulasi yang ada, yaitu dengan tidak melewati tahapan yang harus dilakukan untuk mendapat izin mendirikan terop.

Lantas, Bagaimana Praktiknya di Lapangan?

Adanya jalan alternatif menjadi syarat bagi mereka yang ingin mengadakan pesta dengan menutup jalan. Tata cara untuk mendapatkan izin penggunaan jalan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolri, Kapolres atau Kapolsek setempat untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Hal ini turut disampaikan oleh Saiful Hidayat selaku Modin Desa Landungsari, Malang. “Dalam rangka izin mendirikan tenda atau terop pemberitahuannya melalui desa dulu, baru dari desa dibikinkan surat pengantar dan diarahkan ke Kapolres, karena yang berhak memberikan izin dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Sebab jika tidak melalui prosedur ini dikhawatirkan akan timbul kerumunan,” tuturnya saat diwawancarai Tim Otiffo (23/06) di Kantor Desa Landungsari.

Gang Tirto Utomo/Foto : Ottifo

Saat ini, Tirto Utomo yang berada di Kelurahan Landungsari Kota Malang sudah jarang ditemui masyarakatnya menutup jalan perihal kepentingan pribadi.

“Alhamdulillah untuk masa pandemi ini tertib semua. Dari desa sendiri pun tidak memasang tarif,” tambah Saiful.

Tentu dalam mendirikan tenda di badan jalan menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat Tirto setempat. Kawasan yang padat akan mahasiswa dan banyaknya warung makan saja sudah membuat jalanan sangat macet. Sehingga menggunakan setengah badan jalan rasanya tidak memungkinkan untuk daerah ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Neni Widiastuti selaku masyarakat yang sudah membuka usaha selama delapan tahun di Tirto juga membeberkan, bahwasanya apabila ada penutupan jalan di Tirto pasti berada di dalam gang, bukan di badan jalan.

“Untuk yang punya hajatan, tidak diperkenankan untuk mendirikan tenda selama tidak ada jalan alternatif,” tegas Neni.

Ia juga menyampaikan, pemilik kios yang disewanya dalam sebulan terakhir sempat ingin mengadakan pesta pernikahan, namun tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat. Sebab ruas jalan Tirto sendiri tidak memiliki jalan alternatif yang menyambungkan ke jalan lainnya. Kendati begitu, masih terdapat hajatan yang dilakukan masyarakat setiap minggunya tanpa harus menutup akses jalan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rudi dan Agus. Kedua tukang parkir ini menuturkan bahwasanya rata-rata pendirian terop memang di gang-gang dan tidak terlalu mengganggu akses jalan utama Tirto Utomo. Mereka sepakat pusat macet bukan di daerah gang, namun apabila pendirian terop tersebut di badan jalan tentu saja menimbulkan kemacetan.

“Tidak masalah mengadakan acara hajatan seperti nikah atau resepsi di marka jalan, selagi ada surat izin sah-sah saja,” tukas Agus yang berprofesi sebagai tukang parkir BRI ini.

Ia juga menambahkan bahwa sebisa mungkin mengadakan acara nikahan lebih baik di luar rumah saja atau di gedung, supaya tidak mengganggu lalu lintas dan merugikan banyak pihak entah itu pengguna jalan maupun warga sekitar.

Perbedaan Penutupan Jalan di Desa Vs Kota

Melansir Jurnal Transportasi berjudul Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Nasional,  bagian ruas jalan boleh dimanfaatkan hanya pada jalur pemisah, bahu jalan, trotoar, median, perkerasan jalan, lerem, ambang pengaman, timbunan dan galian, serta pelengkap lainnya.

Seperti yang dikatakan Abuth, mantan ketua SEFA FISIP UMM, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi akan menjadi merugikan masyarakat tatkala dilakukan di jalan besar lintas desa, kabupaten, bahkan kota. Hal ini terjadi karena jalan tersebut dibuat seharusnya bukan untuk ditutup, terlebih jika hanya untuk kepentingan salah satu pihak.

“Namanya jalan raya kan tentu aksesnya untuk publik. Kalau terjadi penutupan jalan, tentu yang dirugikan juga publik. Apalagi ketika tidak ada arahan jelas dari oknumnya, ya jelas mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Ketika ditinjau dari segi rasionalitas saja, penutupan jalan ini akan membuat masyarakat terganggu apabila tidak diberikan arahan yang pasti. Ada perbedaan mencolok antara penutupan jalan di desa dengan kota. Penutupan jalan di kota melalui prosedur yang ketat, di dalamnya terlibat Dinas Perhubungan (Dishub) hingga Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertanggung jawab penuh akan penutupan. Jadi, ketika ada penutupan di jalan lintas kota, maka akan ada arahan yang jelas, baik berupa tanda di lokasi maupun di maps akan diberitahukan dari segi penutupan jalan di beberapa meter ke depan, hingga jalan alternatif mana yang harus diambil. Sangat berbanding terbalik dengan penutupan jalan di desa, bahkan terkadang tidak terdapat arahan atau tanda hingga di maps pun tak terdeteksi. Tentunya ini amat mengganggu aktivitas para pengguna jalan, terlebih jika ruang lingkupnya seperti di Landungsari yang merupakan jalan strategis bagi mahasiswa, pedagang dan pekerja seperti ojek online yang diharuskan untuk putar balik dari jalan tersebut.

Melihat situasi yang terjadi di wilayah Tirto Utomo dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Sebab masih banyak masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk kepentingan pribadi. Meskipun sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, tetap saja perlu mempertimbangkan kerugian yang akan dirasakan warga terutama pengguna jalan. Bukan hanya menghambat aktivitas warga saja, hajatan maupun pesta pernikahan dapat mengganggu istirahat masyarakat, terutama waktu malam hari. Lahan kosong atau rumah sekitar juga biasanya digunakan dengan sengaja sebagai tempat parkir tamu yang berdatangan. Keresahan masyarakat inilah yang harus dipertimbangkan oleh pembuat pesta. Apabila sudah mendapatkan izin dalam mendirikan tenda hingga menutup akses jalan, perlu dilakukan koordinasi antara pembuat pesta dengan masyarakat sekitar guna menghindari terjadinya kerugian dan konflik berkepanjangan antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Dalih Keterbatasan Ekonomi

Keterbatasan ekonomi menjadi alasan bagi penyelenggara pesta yang menggelar hajatan di jalan. Membuat acara dengan menggunakan sebagian atau seluruh jalan tentu tidak membuat mereka harus mengeluarkan biaya banyak. Sebagaimana mengutip salah satu skripsi mahasiswa UIN Malang, mereka (penyelenggara pesta) tidak punya cukup biaya untuk menyewa gedung. Sehingga jalan umum yang berada di depan rumahnya terkadang menjadi solusi alternatif untuk tempat duduk tamu undangan. Bukan hanya orang kecil saja, bahkan orang kaya sekalipun juga masih ada saja yang menggunakan jalan untuk menggelar pesta. Ini dikarenakan mungkin tidak mendapatkan sewa hotel ataupun gedung. Alhasil menggunakan jalan umum yang tepat berada di depan rumah menjadi salah satu jalan keluar untuk menampung para tamu, meletakkan sound system dan rombong makanan.

Menariknya, kebanyakan masyarakat sudah menerima fenomena hajatan yang dilakukan tetangganya, karena telah mengalami proses yang berulang-ulang kali. Sebagaimana mengutip dari Jurnal Universitas Airlangga, secara luas pelaksanaan hajatan sering dilakukan masyarakat, sehingga menjadi fenomena yang biasa dan wajar.

Realitanya penutupan jalan masih saja ditunggangi oleh kepentingan pribadi. Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya ditaati. Mengacuhkan bahkan menyepelekan pengurusan izin, yang diberikan oleh pihak polisi. Masyarakat memiliki beribu alasan dan beragam spekulasi yang akhirnya membuat masalah ini sulit teratasi.

More Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *